Seluruh Warga RI Ditargetkan Bisa Menikmati Listrik 100% di 2025

Seluruh Warga RI Ditargetkan Bisa Menikmati Listrik 100% di 2025

Sanggau, 20 Mei 2019 - Listrik mempunyai peran penting dalam pengembangan suatu daerah.
Pendidikan menjadi lebih layak, kesehatan menjadi lebih baik, bahkan kemampuan dan kondisi ekonomi suatu daerah juga dipengaruhi oleh ketersediaan kehandalan listrik. Untuk itu, PLN terus berupaya membangun infrastruktur ketenagalistrikan hingga pelosok nusantara melalui Program Listrik Desa. 

Hari ini (20/5) di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, PLN baru saja melakukan groundbreaking atau penancapan tiang pertama sebagai simbol dimulainya pembangunan Program Listrik Desa se-Provinsi Kalimantan Barat pada 2019. Acara ini diresmikan Bupati Sanggau Paolus Hadi, S.IP, M.Si bersama General Manager PLN Wilayah Kalimantan Barat Agung Murdifi.  (CNBC Indonesia/Muhammad Choirul Anwar)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berupaya menggenjot pemerataan akses listrik sampai ke pelosok negeri. Ditargetkan rasio elektrifikasi dapat mencapai 100% hingga tahun 2025.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu mengatakan capaian rasio elektrifikasi hingga 2023 telah mencapai 99,78%. Adapun untuk merealisasikan rasio elektrifikasi 100% dibutuhkan anggaran sebesar Rp 22,08 triliun tahun 2023-2025.

Upaya pemenuhan RE 100% kami sudah hitung, sudah ada updatenya temen-temen PLN kita sudah konsinyering kurang lebih 3 hari 3 malam untuk menghitung kebutuhan anggaran untuk https://213.142.147.151/ menyelesaikan 100% RE di 2 tahun ke depan sampai 2025 ada Rp 22,08 triliun,” kata Jisman dalam konferensi pers capaian kinerja sektor ketenagalistrikan tahun 2023, Kamis (18/1/2024).

Jisman mengatakan wilayah-wilayah yang saat ini belum teraliri listrik rata-rata berada di wilayah Indonesia bagian timur. Hal ini terjadi lantaran adanya kendala berupa akses yang cukup sulit, sehingga menjadi tidak komersial bagi PT PLN (Persero) untuk menjangkau wilayah tersebut.

Oleh karena itu, kehadiran pemerintah dalam menjangkau listrik ke pelosok negeri sangat dibutuhkan. Apalagi, Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PLN untuk mendukung akses kelistrikan di wilayah terluar, terdepan, tertinggal (3T) sempat dibatalkan.

“Kendalanya tahun ini ketika PMN itu sudah tidak ada lagi atau bahkan dibatalkan ya pak wanhar ya Rp 6,7 triliun. Tadinya dianggarkan dan sudah disediakan oleh PLN sudah berkontrak ya Rp 4,5 triliun gitu ya, tapi tiba-tiba dibatalkan pemerintah untuk PMN listrik, kita masih berharap pemerintah melalui Kemenkeu bisa menyediakan ini supaya ini bisa cepat selesai,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Komisi XI DPR RI tak memberikan restu penyertaan modal negara (PMN) kepada PT PLN (Persero) untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp 10 triliun. Dicoretnya usulan PMN kepada PLN ini tertuang dalam kesimpulan rapat kerja antara Komisi XI dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*